PR JATIM– Komitmen untuk mempercepat transformasi menuju pemerintahan berbasis digital di Jawa Timur kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) bekerja sama dengan mitra penyelenggara Performa Optima Group selama dua hari, 6–7 November 2025 di Harris Hotel, Kota Malang.
Dengan tema "Akselerasi Pemerintah Digital dalam Mewujudkan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara", acara ini dihadiri oleh 96 peserta yang berasal dari Diskominfo kabupaten/kota di Jawa Timur dan dibuka secara virtual oleh Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin.
Sherlita menekankan bahwa forum ini merupakan kesempatan penting untuk menyelaraskan arah kebijakan dan strategi dalam menerapkan pemerintahan digital di wilayah tersebut.
“Kami menyadari bahwa perhatian pembangunan nasional tahun ini telah beralih dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pemerintah Digital sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 mengenai RPJMN 2025–2029. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan merancang strategi bersama demi transformasi digital yang berkelanjutan di Jawa Timur,” katanya.
Di sisi lain, Komisaris Performa Optima Group, Stefanus Sugeng Irawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Diskominfo Jatim dalam penyelenggaraan forum ini.
"Kinerja Optima Group akan tetap berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan akselerasi pemerintahan digital di Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap kerja sama ini terus berlanjut agar Jawa Timur dapat menjadi Gerbang Baru Nusantara," ujar Stefanus.
Di forum tersebut, Arman Kurniawan, Analis Kebijakan Pertama Kemenpan RB, menyampaikan lima program prioritas pemerintah digital yang terdapat dalam RPJMN 2025–2029, yaitu:
1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan digital,
2. Peningkatan teknologi pemerintahan digital,
3. Peningkatan budaya dan kompetensi digital bagi Aparatur Sipil Negara,
4. Perubahan digital dalam layanan publik yang utama, serta
5. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
Sejalan dengan hal tersebut, Tony Dwi Susanto, Peneliti Pemerintahan Digital di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menyampaikan bahwa pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga keterlibatan berbagai komponen dalam ekosistem digital.
"Di dalam RUU Pemerintahan Digital dijelaskan bahwa pemerintahan digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor ekonomi," kata Tony.
Sementara Aries Kusdaryono, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kominfo RI, menekankan peran penting penguatan infrastruktur SPBE sebagai dasar utama pemerintahan digital.
Ia menjelaskan, infrastruktur SPBE nasional terdiri dari Pusat Data Nasional (PDN), jaringan internal pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah, sedangkan infrastruktur di tingkat daerah mencakup jaringan internal instansi serta sistem penghubung antarinstansi pusat dan daerah.
Forum yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya menjadi tempat pertukaran pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah penting untuk menggabungkan upaya menuju integrasi sistem pemerintahan digital yang efektif, jujur, dan responsif di Jawa Timur.
Dengan penyelenggaraan Forum Pemerintah Digital 2025, Jawa Timur menegaskan posisinya sebagai provinsi pionir dalam mempercepat transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang kreatif dan kompetitif di tingkat nasional.
0 Response to "Diskominfo Jatim Percepat Digitalisasi Pemerintahan di Forum Digital 2025 Malang"
Posting Komentar